jump to navigation

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN 18 Januari 2011

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 1/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena: 

  1. mengalami kerugian fiskal;
  2. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;
  3. Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,

dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
(3) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

(1) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) dan ayat (2) diberikan Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas.
(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3
Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

  1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dalam hal:
1) Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
2) Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
3) Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).
  1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.
  2. Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c.
  3. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 4

(1) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1).
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf  b, dan huruf c.

Pasal 5

(1) Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dengan menerbitkan: 

  1. Surat Keterangan Bebas; atau
  2. surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

Pasal 6
Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud Pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 7
Bentuk formulir Surat Keterangan Bebas untuk:

  1. pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II,
  2. pemungutan PPh Pasal 22 impor adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8
Dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Tax Treaty Indonesia – Jepang 7 September 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH JEPANG

TENTANG
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENDAPATAN

Pasal 1

Persetujuan ini berlaku terhadap orang-orang dan badan-badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara yang terikat Persetujuan.

Pasal 2

1.

Pajak-pajak yang tunduk dalam Persetujuan ini adalah:
(a) di Indonesia
(i) Pajak Pendapatan dan
(ii) Pajak Perseroan
termasuk setiap pajak yang dipungut pada sumbernya, pembayaran dimuka atau pembayaran terlebih dahulu terhadap pajak-pajak tersebut diatas;
(iii) Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti
(selanjutnya disebut “pajak Indonesia”);
(b) di Jepang
(i) Pajak Pendapatan (the income tax); dan
(ii) Pajak Perseroan (the corporation tax)
(selanjutnya disebut “pajak Jepang”).
2.

Persetujuan ini berlaku pula terhadap semua pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap ataupun sebagai pangganti dari pajak-pajak tersebut pada ayat 1.
Pejabat-Pejabat yang berwenang dari Negara yang terkait Persetujuan ini akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan yang telah diadakan dalam perundang-undangan pajak masing-masing dalam jangka waktu yang layak setelah terjadinya perubahan-perubahan tersebut.

Pasal 3

1.

Kecuali jika hubungan kalimat harus diartikan lain, maka yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan :
(a)

istilah “Indonesia” meliputi wilayah Republik Indonesia seperti dirumuskan di dalam undang-undangnya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau hak-hak lainnya sesuai dengan hukum international;
(b)

istilah “Jepang” jika dipergunakan dalam pengertian ilmu bumi, berarti seluruh wilayah Jepang, termasuk wilayah laut, dimana perundang-undangan pajak Jepang berlaku, dan seluruh wilayah diluar wilayah laut, termasuk dasar laut dan lapisan tanah sebelah bawah dimana Jepang mempunyai hak hukum sesuai dengan hukum internasional dan dimana perundang-undangan pajak Jepang berlaku.
(c)

istilah “suatu negara yang terikat Persetujuan” dan “suatu Negara lainnya yang terikat Persetujuan” berarti Indonesia atau Jepang, menurut hubungan kalimatnya;
(d)

istilah “pajak” berarti pajak Indonesia atau pajak Jepang, menurut hubungan kalimatnya;
(e)

istilah “orang” meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap gabungan lain dari orang orang atau badan-badan;
(f)

istilah “perseroan” berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan yang untuk tujuan perpajakan diperlukan sebagai badan hukum;
(g)

istilah-istilah “Perusahaan dari suatu Negara yang terikat Persetujuan” dan “perusahaan dari Negara lainnya yang terikat Persetujuan” berarti, berturut-turut suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara yang terikat Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara lainnya yang terikat persetujuan;
(h)

istilah “warganegara” berarti semua orang pribadi yang memiliki warganegara dari salah satu Negara dan semua badan hukum yang didirikan atau diatur menurut undang-undang Negara itu dan semua perkumpulan yang untuk tujuan perpajakan dari Negara itu dianggap sebagai badan hukum yang didirikan atau diatur menurut undang-undang dari Negara tersebut;
(i)

istilah “lalu lintas international” berarti setiap pengakuan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu Negara, kecuali apabila kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara lainnya;
(j)

istilah “Pejabat yang berwenang” sehubungan dengan Persetujuan ini berarti Menteri Keuangan dari masing-masing Negara atau wakilnya yang syah.
2.

Untuk penerapan persetujuan ini oleh suatu Negara, istilah-istilah yang tidak dirumuskan, kecuali dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu menyangkut pajak-pajak yang berlaku dalam Persetujuan ini.

CATATAN :
Untuk selanjutnya dalam terjemahan ini ” suatu Negara yang terikat Persetujuan” disingkat “suatu Negara” dan “suatu Negara lainnya yang terikat Persetujuan” disingkat “suatu Negara lainnya”.

Pasal 4

1.

Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah “penduduk dari suatu negara” berarti setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan Negara itu dapat dikenakan pajak berdasarkan tempat tinggal, tempat kediaman, kantor pusat atau kantor besar, tempat ketatalaksanaan atau patokan lainnya yang serupa.
2.

Jika berdasarkan ketentuan ayat 1, seseorang atau suatu badan merupakan penduduk dari kedua Negara, maka untuk tujuan persetujuan ini pejabat yang berwenang dari masing-masing Negara, berdasarkan permufakatan kedua belah pihak akan menentukan tempat kedudukan seseorang atau badan tersebut.

Pasal 5

1.

Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah “pendirian tetap” berarti suatu tempat usaha tertentu dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.
2.

Istilah “pendirian tetap” terutama meliputi :
(a) suatu tempat ketatalaksanaan;
(b) suatu cabang;
(c) suatu kantor;
(d) suatu pabrik;
(e) suatu tempat kerja;
(f) suatu pertanian atau perkebunan;
(g)

suatu pertambangan, suatu sumur minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat lainnya untuk pengembalian sumber kekayaan alam.
3.

Suatu lokasi bangunan atau tempat pekerjaan konstruksi atau proyek instalasi merupakan suatu pendirian tetap jika kegiatannya berlangsung lebih dari enam bulan.
4.

Istilah “pendirian tetap” tidak dianggap termasuk :
(a)

penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;
(b)

pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau untuk pameran.
(c)

pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
(d)

pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk pengumpulan keterangan bagi keperluan perusahaan.
(e)

pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk pemberian keterangan-keterangan, untuk penelitian ilmiah atau kegiatan kegiatan serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan.
(f)

pengurusan tempat usaha tertentu semata-mata untuk setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub ayat (a) sampai (c), asal saja keseluruhan kegiatan ditempat usaha tertentu itu bersifat persiapan atau penunjang.
5.

Perusahaan dari suatu Negara akan dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lainnya apabila perusahaan tersebut memberikan jasa konsultan atau jasa pengawasan sehubungan dengan pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi melalui pekerja-pekerja atau pegawai lainnya kecuali oleh agen yang berdiri sendiri dimana ketentuan ayat 8 berlaku dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk dua atau lebih proyek yang sama atau yang berhubungan) dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam suatu tahun pajak.
Namun apabila pemberian jasa-jasa tersebut dilakukan sebagai akibat adanya perjanjian antara kedua Negara yang menyangkut kerjasama ekonomi atau tehnik, maka perusahaan tersebut tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain tersebut.
6.

Orang atau badan disuatu Negara (kecuali agen yang berdiri sendiri, dimana ketentuan ayat 8 berlaku) yang bertindak untuk kepentingan suatu perusahaan dari Negara lain, maka perusahaan itu akan dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara itu sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk perusahaan tersebut, apabila:
(a)

orang atau badan untuk memiliki kuasa untuk menutup kontrak atas nama perusahaan dan biasa menjalankan kuasa itu di Negara tersebut kecuali bila kegiatan-kegiatan yang dilakukan terbatas pada yang disebut dalam ayat 4, atau
(b)

orang atau badan itu mengurus di Negara tersebut persediaan barang-barang atau barang kepunyaan perusahaan, dimana ia secara teratur memenuhi pesanan-pesanan atau nama perusahaan dimaksud.
7.

Perusahaan asuransi di salah satu Negara akan dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara apabila perusahaan tersebut memungut premi atau menanggung risiko yang terjadi di Negara itu melalui seorang pegawai atau perwakilan yang bukan merupakan agen yang berdiri sendiri dalam arti menurut ayat 8.
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap reasuransi.
8.

Suatu perusahaan dari suatu Negara tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain hanya karena menjalankan usaha di Negara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim.
9.

Kenyataan bahwa badan yang berkedudukan di suatu Negara menguasai atau dikuasai badan yang berkedudukan di Negara lain, atau menjalankan usaha di Negara lain itu (baik melalui suatu pendirian tetap atau tidak), tidak dengan sendirinya bahwa salah satu dari badan itu merupakan suatu pendirian tetap dari yang lainnya.

Pasal 6

1.

Pendapatan yang diterima oleh seorang penduduk suatu Negara yang berasal dari harta tak gerak dapat dikenakan pajak di Negara dimana harta itu berada.
2.

Istilah “harta tak gerak” akan diartikan sesuai dengan Undang-undang Negara yang terikat Persetujuan, dimana harta yang bersangkutan berada. Bagaimanapun istilah ini akan termasuk benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak yang diberlakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum umum mengenai tanah, hak memetik hasil dari harta tak gerak dan hak-hak terhadap macam macam pembayaran-pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang ditetapkan sebagai alasan atau pekerjaan, atau hak mengerjakan, penggalian-penggalian tambang, sumber-sumber dan sumber kekayaan alam lainnya; kapal-kapal, perahu-perahu dan pesawat udara tidak akan dianggap sebagai harta tak gerak.
3.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 akan berlaku untuk pendapatan yang diperoleh dan penggunaan langsung sewa atau setiap bentuk penggunaan lainnya dan harta tak gerak.
4.

Ketentuan-ketentuan dari ayat 1 dan 3 juga akan berlaku bagi pendapatan dan harta tak gerak suatu perusahaan dan bagi pendapatan dari harta tak gerak yang digunakan untuk pelaksanaan jasa-jasa profesi.

Pasal 7

1.

Laba perusahaan disuatu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan itu menjalankan usahannya di Negara lainnya, melalui suatu pendirian tetap yang berkedudukan disitu.
Jika perusahaan menjalankan usahannya seperti yang dikatakan sebelumnya, laba dari perusahaan itu bisa dikenakan pajak di Negara lain itu, tetapi hanya mengenai bagian laba yang dianggap berasal dari pendirian tetap tersebut.
2.

Mengikuti ketentuan-ketentuan pada ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara menjalankan usahannya di Negara lain melalui suatu pendirian tetap yang berkedudukan disitu, masing-masing Negara akan memperhitungkan laba pendirian tetap itu sama dengan laba seandainya pendirian tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa, dan yang mengadakan hubungan sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai pendirian tetap tersebut.
3.

Dalam menentukan laba suatu pendirian tetap, akan diijinkan pengurangan-pengurangan seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan pendirian tetap itu termasuk biaya untuk para pimpinan dan biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara tempat pendirian tetap itu berkedudukan maupun tempat lainnya.
4.

Selama menjadi kebiasaan di suatu Negara untuk menetapkan laba yang diperkirakan diperoleh suatu pendirian tetap berdasarkan suatu pembagian laba dari keseluruhan laba perusahaan terhadap pelbagai bagiannya, ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 tidak akan menutup kemungkinan bagi perusahaan di Negara itu untuk menetapkan laba yang dikenakan pajak atas suatu pembagian laba seperti itu yang mungkin merupakan kebiasaan; bagaimanapun cara penghitungan pembagian yang dianut, akan menjadikan hasilnya sesuai dengan azas-azas yang terkandung dalam pasal ini.
5.

Tidak ada laba yang diperoleh suatu pendirian tetap hanya karena pembelian barang-barang atau barang-barang dagangan oleh pendirian tetap itu bagi perusahaannya.
6.

Untuk kepentingan-kepentingan ayat-ayat terdahulu, laba yang diperoleh suatu pendirian tetap akan ditentukan dengan cara perhitungan yang sama dari tahun ke tahun kecuali bila ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan penyimpangan.
7.

Jika dalam jumlah laba termasuk unsur-unsur pendapatan yang diatur secara tersendiri oleh Pasal-pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal itu tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 8

1.

Keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari suatu Negara, hanya dikenakan pajak di Negara itu.
2.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 juga berlaku bagi keuntungan yang diperoleh karena ikut serta dalam suatu gabungan perusahaan-perusahaan, suatu usaha kerjasama atau suatu keagenan usaha internasional, tetapi hanya sebesar keuntungan yang seimbang dengan penyertaan dalam usaha kerjasama itu.

Pasal 9

Apabila :
(a)

suatu perusahaan dari salah satu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya, atau
(b)

orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya,

dan tiap kedua hal itu, diantara kedua perusahaan itu di dalam hubungan dagangan atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang bebas, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu perusahaan, tetapi tidak diperolehnya karena adanya syarat syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak.

Pasal 10

1.

Dividen yang dibayarkan oleh suatu badan yang berkedudukan di suatu Negara kepada penduduk Negara lainnya dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2.

Namun demikian, dividen itu dapat dikenakan pajak di Negara dimana badan yang membayarkan dividen itu berkedudukan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila sipenerima dividen adalah pemilik yang menikmatinya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi :
(a)

10 persen dari jumlah kotor dividen jika penerima dividen adalah, suatu badan yang selama 12 bulan pada akhir masa pembukuan dimana pembagian keuntungan dilakukan, memiliki sekurang-kurangnya 25 persen modal dari badan yang membayarkan dividen.
(b)

15 persen dari jumlah kotor dividen dalam hal lainnya.

Ketentuan-ketentuan dari ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap badan itu atas laba dimana dividen dibayarkan.
3.

Istilah “dividen” yang digunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat hutang namun turut serta dalam pembagian keuntungan, demikian halnya pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam hal pengenaan pajaknya diperlakukan sama sebagai pendapatan dari saham menurut perundang-undangan pajak Negara dimana badan yang melakukan pembayaran berkedudukan.
4.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima dividen yang merupakan penduduk suatu Negara, menjalankan usaha di negara lainnya dimana badan yang membayarkan dividen berkedudukan, melalui suatu pendirian tetap atau menjalankan pekerjaaan bebas dengan suatu tempat tertentu, dan penguasaan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan pendirian tetap atau tempat tertentu itu. Dalam hal demikian, melihat pada masalahnya, ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14 berlaku.
5.

Jika suatu badan yang berkedudukan disuatu Negara memperoleh keuntungan atau pendapatan dari Negara lain, Negara lain tersebut tidak akan mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh badan itu, kecuali sepanjang dividen-dividen tersebut dibayarkan kepada penduduk Negara lain itu atau sepanjang penguasaan saham-saham atas mana dividen dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan suatu pendirian tetap atau tempat tertentu yang berada di Negara lain itu, juga tidak dikenakan pajak atas keuntungan-keuntungan badan yang tidak dibagikan, sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau keuntungan keuntungan yang tidak dibagikan terdiri dari seluruhnya atau sebagian dari keuntungan atau pendapatan yang berasal dari Negara lain itu.

Pasal 11

1.

Bunga yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2.

Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara tempat asal bunga sesuai dengan perundang-undangan pajak Negara itu, akan tetapi jika sipenerima bunga adalah pemilik yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga itu.
3.

Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari suatu Negara diterima oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk Pemerintah Daerah dan lokal, Bank Sentral atau setiap lembaga keuangan milik Pemerintah, atau yang diterima oleh setiap penduduk Negara sehubungan dengan surat-surat hutang yang dijamin atau secara tidak langsung dibiayai oleh Pemerintah Negara lainnya itu termasuk Pemerintah Daerah dan lokal, Bank Sentral atau Lembaga keuangan milik Pemerintah, akan dibebaskan dari Pengenaan pajak oleh negara tersebut terdahulu.
4.

Untuk tujuan-tujuan ayat 3, istilah-istilah “Bank Sentral” dan “Lembaga keuangan milik Pemerintah” berarti
(a) Untuk Jepang.
(i) the Bank of Japan,
(ii) the Export Import Bank of Japan,
(iii) the Japan International Cooperation Fund,
(iv) lembaga keuangan lainnya yang modalnya milik Pemerintah Jepang yang dimufakati dari waktu kewaktu antara kedua Negara.
(b) untuk Indonesia
(i) Bank Indonesia dan
(ii) lembaga keuangan lainnya yang modalnya milik Pemerintah Republik Indonesia yang dimufakati dari waktu kewaktu antara kedua Negara.
5.

Istilah “bunga” yang digunakan dalam Pasal ini berarti Pendapatan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak dan baik yang berhak ikut serta dalam bagian keuntungan sipeminjam atau tidak, dan khususnya pendapatan dari surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat perbendaharaan Negara, obligasi atau surat-surat hutang tersebut diatas.
6.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima bunga yang merupakan penduduk suatu Negara, melakukan usaha di Negara lainnya dimana bunga itu berasal, melalui suatu pendirian tetap atau menjalankan pekerjaan bebas dengan tempat tertentu dan tagihan hutang sehubungan dengan mana bunga itu dibayar mempunyai hubungan efektif dengan pendirian tetap atau tempat tertentu itu.
Dalam hal demikian, melihat pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
7.

Bunga akan dianggap berasal dari suatu Negara, jika yang membayar bunga adalah Negara itu sendiri, Pemerintah Daerah/Lokal atau penduduk dari Negara tersebut, namun demikian, orang atau badan yang membayar bunga, tanpa memandang apakah ia merupakan penduduk suatu Negara atau tidak, memiliki suatu pendirian tetap disuatu Negara atau suatu tempat tertentu dalam hubungan mana hutang yang menjadi pokok pembayaran bunga itu dan bunga itu dibebaskan pada pendirian tetap atau tempat tertentu tersebut., maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara dimana pendirian tetap atau tempat tertentu itu berada.
8.

Apabila, karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan penerima bunga atau antara keduanya dengan pihak ketiga, besarnya jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menjadi pokok pembayaran itu, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima bunga seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka keuntungan-keuntungan Pasal ini akan berlaku hanya terhadap jumlah bunga yang disebut terakhir.
Dalam hal ini, jumlah pembayaran selebihnya akan tetap dikenakan pajak menurut perundang undangan masing-masing Negara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam persetujuan ini.

Pasal 12

1.

Royalti yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya, dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2.

Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu berasal, sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila sipenerima adalah pemilik royalti yang menikmatinya, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dan jumlah kotor royalti.
3.

Istilah “royalti” yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.
4.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima royalti yang merupakan penduduk suatu Negara menjalankan usaha di Negara lainnya dimana royalti itu berasal, melalui pendirian tetap, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu, dan hak atau milik sehubungan dengan mana royalti itu dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan pendirian tetap atau tempat tertentu itu.
Dalam hal demikian, melihat pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14
5.

Royalti dianggap berasal dari suatu Negara, jika pembayaran royalti itu adalah Negara itu sendiri, Pemerintah Daerah/Lokal atau penduduk Negara tersebut.
Namun demikian apabila pembayaran royalti, tanpa memandang apakah ia merupakan penduduk suatu Negara atau bukan mempunyai pendirian tetap atau tempat tertentu di Negara lain dimana kewajiban membayar royalti timbul dan royalti itu dibebankan pada pendirian tetap atau tempat tertentu itu, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara dimana pendirian tetap atau tempat tertentu itu berada.
6.

Apabila karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan penerima royalti atau antara keduanya dengan pihak ketiga maka jumlah royalti, dengan memperhatikan penggunaan, hak dan keterangan untuk mana royalti itu dibayar melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak terdapat hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir.
Dalam hal demikian, jumlah pembayaran selebihnya tetap dikenakan pajak menurut perundang-undangan masing-masing Negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.

Pasal 13

1.

Keuntungan yang diterima oleh penduduk suatu Negara dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana disebut pada pasal 6 yang terletak di Negara lain, dapat dikenakan pajak di Negara lain itu.
2.

Keuntungan dari pemindahtanganan dari harta lainnya yang bukan harta tak gerak, yang merupakan bagian kekayaan daripada suatu pendirian tetap atau pemindahtanganan harta lainnya dari suatu tempat tertentu untuk tujuan melaksanakan pekerjaan bebas di Negara lain, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan pendirian tetap itu (tersendiri atau bersama dengan seluruh perusahaan) atau pemindahtanganan tersebut tertentu itu, dapat dikenakan pajak oleh Negara lain tersebut.
3.

Keuntungan yang diterima oleh penduduk suatu Negara dari pemindahtanganan Kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional dan pemindahtanganan harta yang bukan harta tak gerak yang ada hubungannya dengan pengoperasian kapal atau pesawat udara, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
4.

Keuntungan-keuntungan dari pemindahtanganan harta lainnya yang tidak diatur dalam ayat terdahulu, hanya dikenakan pajak di Negara dimana orang/badan yang memindahtangankan merupakan penduduk/berkedudukan.

Pasal 14

1.

Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu Negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang bersifat sama, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali ia mempunyai tempat tertentu yang secara teratur dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya di Negara lain atau ia berada di Negara lain itu untuk suatu masa atau masa masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim, apabila ia mempunyai tempat tertentu atau tinggal di Negara lain seperti disebut diatas, maka pendapatannya dikenakan pajak di Negara lain itu, tetapi hanya bagian pendapatan yang dianggap berasal dari tempat tertentu itu atau pendapatan yang diterima selama masa ia berada di Negara lain tersebut.
2.

Istilah “pekerjaan bebas” meliputi terutama, pekerjaan bebas dibidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian pendidikan atau pengajaran demikian pula pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, ahli hukum, ahli tehnik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

Pasal 15

1.

Tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19, 20 dan 21, gaji upah dan jasa lainnya yang serupa yang diterima oleh seorang penduduk dari suatu Negara berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara lain jika demikian, maka balas jasa yang diterima dari pekerjaan itu dikenakan pajak di Negara lain itu.
2.

Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh seorang penduduk disuatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lain, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, jika:
(a)

si penerima berada di Negara lain itu selama suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam suatu tahun takwim; dan
(b)

balas jasa dibayar oleh atau nama majikan yang bukan merupakan penduduk Negara lainnya itu; dan
(c)

balas jasa tidak menjadi beban suatu ayat 1 dan 2, balas jasa yang berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional oleh perusahaan dari suatu Negara, dikenakan pajak di Negara itu.

Pasal 16

Pendapatan para pengurus dan pembayaran-pembayaran sejenis lainnya yang diperoleh seorang penduduk suatu Negara dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara lain, dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

Pasal 17

1.

Walaupun ada ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, pendapatan yang diperoleh seorang seniman penghibur, seperti artis teater, film, radio atau televisi, dan pemain musik, atau oleh seorang atlit, dari kegiatan-kegiatan pribadi mereka diatas, dikenakan pajak di Negara dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan.
Bagaimanapun pendapatan itu dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penduduk Negara lain, berdasarkan suatu program khusus pertukaran kebudayaan yang dimufakati oleh Pemerintah kedua Negara.
2.

Bila pendapatan sehubungan dengan kegiatan pribadi demikian dari penghibur atau atlit tidak jatuh kepada mereka tetapi kepada orang lain walaupun ada ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, dikenakan pajak di Negara dimana kegiatan-kegiatan mereka dilakukan.
Bagimanapun pendapatan itu dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut, apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan penduduk Negara lain berdasarkan suatu program khusus pertukaran kebudayaan yang dimufakati oleh Pemerintah kedua Negara dan jatuh kepada orang lain yang merupakan penduduk dari Negara lainnya itu.

Pasal 18

Tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2, pensiun dan pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan kepada seorang penduduk suatu Negara akibat suatu hubungan kerja masa lalu, hanya dikenakan pajak di Negara itu.

Pasal 19
1. (a)

Balas jasa, selain pensiun, yang dibayar oleh suatu Negara, Pemerintah/Lokal kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara atau Pemerintah Daerah/Lokal itu, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
(b)

Namun demikian, balas jasa itu hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara lainnya itu dari pemberi jasa adalah penduduk Negara tersebut yang :
(i)

mempunyai kewarganegaraan Negara lain itu, atau
(ii)

tidak menjadi penduduk Negara lain itu semata-mata dengan tujuan melaksanakan pemberian jasa-jasa di maksud.
2. (a)

Setiap pensiun yang dibayar oleh atau dari dana-dana yang diadakan oleh suatu Negara atau Pemerintah Daerah/Lokal kepada seseorang sehubungan dengan pemberian jasa kepada Negara, atau Pemerintah Daerah/Lokal itu, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
(b)

Namun demikian pensiun itu hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya apabila orang tersebut merupakan penduduk dan berkewarganegaraan Negara lainnya itu.
3.

Ketentuan-ketentuan Pasal 15, 16, 17 dan 18 akan berlaku terhadap balas jasa atau pensiun dari jasa yang diberikan kepada perusahaan yang dijalankan oleh suatu Negara atau Pemerintah Daerah/Lokal.

Pasal 20

Seorang guru besar atau guru yang mengadakan kunjungan untuk sementara ke suatu Negara dalam jangka waktu yang tidak melebihi 2 tahun dengan maksud untuk mengajar atau melakukan riset di suatu Universitas, Akademi, Sekolah atau Lembaga pendidikan yang diakui Pemerintah, dan yang sebelum kunjungan itu ia adalah penduduk Negara lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya itu atas balas jasa yang diperolehnya dari mengajar dan melakukan riset itu.

Pasal 21

1.

Seseorang yang merupakan penduduk suatu Negara sebelum melakukan kunjungan ke Negara lainnya dan untuk sementara berada di Negara lain itu semata-mata:
(a)

sebagai seorang mahasiswa atau pelajar pada suatu Universitas, Akademi, Sekolah atau Lembaga pendidikan lainnya yang diakui Pemerintah di Negara lain itu.
(b)

sebagai seorang yang menerima bantuan, tunjangan atau hadiah dari Pemerintah, organisasi-organisasi keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau pendidikan, dengan tujuan pokok untuk belajar atau melakukan riset, atau
(c)

sebagai seorang yang sedang belajar diperusahaan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara lain itu, untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun pajak terhitung dari tanggal kedatangannya yang pertama di Negara lain tersebut, atau pendapatan yang diperoleh dari
(i)

pengiriman uang dari luar negeri untuk maksud keperluan hidupnya, pendidikan, pelajaran, riset atau latihan.
(ii)

bantuan, tunjangan atau hadiah.
(iii)

pemberian jasa perorangan di Negara lainnya itu yang dibayar oleh majikan yang merupakan penduduk dari Negara yang disebut pertama, dan
(iv)

pemberian jasa perorangan di Negara lainnya itu selain pendapatan yang disebut dalam sub-ayat (iii), tidak melebihi jumlah 600.000 yen apabila Negara lainnya itu Jepang, atau 900.000, rupiah apabila Negara lainnya itu adalah Indonesia, selama satu tahun takwim.
2.

Seseorang yang merupakan penduduk suatu Negara sebelum mengadakan kunjungan ke Negara lainnya dan berada untuk sementara di Negara lainnya itu selama suatu jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan sebagai pegawai dari, atau dalam ikatan kerja dengan suatu perusahaan dari Negara yang disebut pertama, atau suatu organisasi seperti tersebut pada ayat 1 (b), semata-mata untuk mendapatkan pengalaman dibidang tehnik, keahlian atau usaha, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara lainnya itu atas pendapatan selama jangka waktu tersebut diatas untuk jasa-jasa yang langsung diberikannya untuk mendapatkan pengalaman itu, jika jumlah seluruhnya yang diterima dari luar negeri oleh orang tersebut dan yang dibayarkan di negara lainnya itu tidak melebihi jumlah 1.800.000 Yen apabila Negara lainnya itu adalah Jepang, atau 2.700.000 Rupiah apabila Negara lainnya itu adalah Indonesia, selama suatu tahun takwim.
3.

Seseorang yang merupakan penduduk suatu Negara sebelum mengadakan kunjungan ke Negara lainnya dan berada untuk sementara di Negara itu selama suatu jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan berdasarkan rencana Pemerintah Negara lainnya itu, semata-mata dengan maksud untuk belajar, riset atau latihan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara lainnya itu atas pendapatan dari jasa-jasa yang langsung diberikannya sehubungan dengan maksud tersebut di atas.
4.

Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, 2 dan 3, dimana seseorang memenuhi persyaratan untuk pembebasan pajak sehubungan dengan jangka waktu berdasarkan dua atau semua ayat ayat itu, namun ia hanya mempunyai hak pembebasan pajak berdasarkan satu ayat saja yang dapat ia pilih.
5.

Untuk tujuan-tujuan dari Pasal ini, istilah Pemerintah akan dianggap termasuk setiap Pemerintah Daerah/Lokal dari suatu Negara.

Pasal 22

1.

Bagian-bagian dan pendapatan dari seorang penduduk suatu Negara, darimanapun asalnya, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal terdahulu dari persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
2.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku terhadap pendapatan yang berasal dari harta tak gerak seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat 2, jika penerimaan pendapatan itu merupakan penduduk dari suatu Negara, menjalankan perusahaan dengan suatu pendirian tetap di Negara lain, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat tertentu di Negara lain, dan hak atau kekayaan sehubungan dengan mana pendapatan itu dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan pendirian tetap atau tempat tertentu itu.
Dalam hal demikian, melihat pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14

Pasal 23
1.

Tunduk kepada perundang-undangan Jepang mengenai kelonggaran sebagai suatu pengurangan terhadap pajak di Jepang, yaitu pajak yang dibayar di Negara lain di luar Jepang
(a)

jika penduduk Jepang memperoleh pendapatan dari Indonesia dan pendapatan itu dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, maka jumlah pajak yang dibayar atas pendapatan itu akan diperhitungkan dengan pajak terhutang yang dikenakan di Jepang terhadap penduduk itu.
Bagaimanapun jumlah pajak yang diperhitungkan itu tidak akan melebihi jumlah pajak yang dikenakan di Jepang atas bagian pendapatan itu.
(b)

jika pendapatan itu berupa dividen yang dibayarkan oleh suatu badan yang berkedudukan di Indonesia kepada suatu badan yang berkedudukan di Jepang dan yang memiliki tidak kurang dari 25 persen dari hak suara dari badan yang membayar dividen atau dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh badan itu, maka pajak yang dibayar di Indonesia oleh badan yang memberikan dividen itu akan diperhitungkan.
2. (a)

untuk tujuan ayat 1 (a), pajak yang dikenakan di Indonesia akan selalu dianggap telah dibayar menurut tarip 10 persen terhadap dividen seperti yang diatur menurut pasal 11 ayat 2, dan royalty seperti yang diatur menurut Pasal 12 ayat 2, dan dengan tarip 15 persen terhadap dividen seperti yang diatur menurut Pasal 10 ayat 2 (b), jika
(i)

dividen, bunga atau royalti itu dibayar oleh suatu badan yang berkedudukan di Indonesia dan yang pada saat pembayaran, mengambil bagian dalam penanaman modal berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing, seperti telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970, dan sepanjang belum ada perubahan sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini, atau perubahan tersebut tidak berarti sehingga tidak mempengaruhi ciri umumnya;
(ii)

dividen, bunga atau royalti yang menurut perpajakan Indonesia dibebaskan atau diberi kelonggaran berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 3, Undang-undang No. 1 tahun 1967 setelah dirubah, seperti disebut pada (i) diatas, atau
(iii)

dividen, bunga atau royalti yang menurut perpajakan Indonesia dibebaskan atau diberi kelonggaran berdasarkan fasilitas-fasilitas pajak lainnya yang ditujukan untuk memajukan perkembangan ekonomi Indonesia yang mungkin ditetapkan dalam perundang-undangan Indonesia sesudah tanggal penandatanganan Persetujuan itu, dan yang dapat dimufakati oleh Pemerintah kedua Negara.
(b)

untuk tujuan-tujuan ayat 1 (b), istilah pajak yang dibayar di Indonesia akan dianggap termasuk jumlah pajak Indonesia yang seharusnya telah dibayar seandainya pajak Indonesia itu tidak dibebaskan atau diberi kelonggaran berdasarkan:
(i)

ketentuan-ketentuan Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang No. 1 tahun 1967 setelah dirubah, seperti disebut pada sub ayat (a) (i);
(ii)

ketentuan-ketentuan Pasal 15 ke 4 d Undang-undang No. 1 tahun 1967 setelah dirubah, seperti disebut pada sub-ayat (a) (i); atau
(iii)

setiap fasilitas pajak lainnya yang ditujukan untuk memajukan perkembangan ekonomi Indonesia yang mungkin ditetapkan dalam perundang-undangan Indonesia sesudah tanggal penandatanganan Persetujuan ini, dan yang dapat dimufakati oleh Pemerintah kedua Negara.
3.

Di Indonesia, pajak ganda akan dihindarkan dengan cara sebagai berikut.
(a)

Indonesia, ketika mengenakan pajak kepada penduduknya, dapat menggabungkan dalam pendapatan kena pajak, bagian-bagian dari pendapatan yang dikenakan pajak di Jepang menurut ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini;
(b)

Jika penduduk Indonesia memperoleh pendapatan dari Jepang dan pendapatan itu dikenakan pajak di Jepang menurut ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, jumlah pajak yang dibayar di Jepang atas pendapatan itu akan diperkenankan untuk diperhitungkan dengan pajak terhutang yang dikenakan terhadap penduduk itu.
Bagaimanapun jumlah pajak yang diperhitungkan itu tidak akan melebihi jumlah pajak yang dikenakan Indonesia atas bagian pendapatan itu.

Pasal 24

1.

Warganegara dari suatu Negara tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan itu oleh Negara lainnya, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan itu dibandingkan dengan warganegara dari Negara lainnya itu dalam keadaan yang sama.
2.

Pengenaan pajak atas suatu pendirian tetap di Negara lain yang merupakan milik suatu perusahaan di suatu Negara tidak akan diperlakukan dengan cara yang kurang menguntungkan oleh Negara lainnya itu, dibandingkan dengan pemungutan pajak atas perusahaan dari Negara lainnya yaitu yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama.
Ketentuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara untuk memberikan kepada penduduk Negara lainnya potongan pribadi, keringanan dan pengurangan untuk tujuan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggungan keluarga sebagaimana yang diberikan kepada penduduk Negara itu sendiri.
3.

Kecuali dimana ketentuan-ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat 8, atau pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan lain-lain pengeluaran yang dibayarkan oleh suatu perusahaan disuatu Negara kepada penduduk di Negara lainnya, maka untuk tujuan menentukan laba kena pajak perusahaan itu akan dapat dikurangkan berdasarkan keadaan yang sama, seolah-olah bunga, royalti dan lain-lain pengeluaran itu telah dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama.
4.

Perusahaan dari suatu Negara, yang modalnya baik seluruhnya ataupun sebagian dimiliki atau diawasi, langsung atau tidak langsung, oleh penduduk atau penduduk-penduduk dari Negara lainnya, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan itu di Negara tersebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dari pada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan itu, yang dikenakan atau dapat dikenakan atas perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di negara tersebut pertama.
5.

Meskipun ada ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu, Indonesia dapat membatasi warganegaranya menikmati fasilitas pajak yang diberikan berdasarkan :
(a)

Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, sepanjang belum dirubah sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini, atau perubahan tersebut tidak berarti, sehingga tidak mempengaruhi ciri umumnya; atau
(b)

Undang-undang lainnya yang akan diumumkan oleh Indonesia mengenai program pengembangan ekonomi dan mengenai hal itu Pemerintah kedua Negara dapat mengadakan pemufakatan bahwa ketentuan-ketentuan dari ayat terdahulu tidak berlaku.
6.

Dalam Pasal ini pengertian pengenaan pajak berarti pengenaan pajak-pajak yang diatur oleh persetujuan ini.

Pasal 25

1.

Apabila seseorang atau suatu badan beranggapan bahwa tindakan-tindakan satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan baginya pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Persetujuan ini ia dapat terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh undang-undang nasional masing-masing Negara, mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dan Negara dimana ia merupakan penduduk atau apabila masalahnya menyangkut Pasal 24 ayat 1, kepada Negara dimana ia merupakan warganegara, masalah itu harus diajukan dalam waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama, mengenai tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2.

Pejabat yang berwenang akan berusaha, bila keberatan yang ditujukan kepadanya itu beralasan dan ia tidak dapat menemukan pemecahan yang memuaskan menyelesaikan masalah itu melalui permufakatan bersama antara pejabat yang berwenang dan kedua Negara, dengan tujuan mencegah pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Meskipun terdapat pembatasan waktu dalam undang-undangan nasional. Negara masing-masing, setiap permufakatan yang telah dicapai harus dilaksanakan.
3.

Pejabat-pejabat yang berwenang dan kedua Negara akan berusaha menyelesaikan melalui permufakatan setiap kesulitan-kesulitan dan keraguan-keraguan yang timbul mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini.
Mereka dapat pula berunding bersama untuk meniadakan pajak berganda dalam hal-hal yang diatur dalam Persetujuan ini.
4.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara dapat berhubungan satu sama lain secara langsung guna mencapai suatu persetujuan seperti dimaksud pada ayat-ayat terdahulu.

Pasal 26

1.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan mengadakan tukar-menukar bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini atau untuk pencegahan pengelakan pajak atau untuk pelaksanaan ketentuan undang undang terhadap penghindaran pajak yang sehubungan dengan pajak-pajak yang diatur oleh Persetujuan ini.
Setiap keterangan yang dipertukarkan akan dirahasiakan dan tidak akan diundangkan kepada orang atau badan lain atau pejabat-pejabat selain dari mereka yang (termasuk pengadilan) berkepentingan dengan penerapan dan penagihan pajak-pajak itu atau penentuan banding, dan orang atau badan yang bersangkutan dengan keterangan itu.
2.

Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan suatu Negara kewajiban:
(a)

melaksanakan tindakan administratif yang berlawanan dengan undang-undang dan praktek administrasi dari Negara tersebut atau Negara lainnya:
(b)

memberikan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diperoleh berdasarkan undang undang atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim dari Negara tersebut atau Negara lainnya; atau
(c)

memberikan keterangan yang akan mengungkapkan setiap rahasia dibidang perniagaan, usaha industri perdagangan atau rahasia keahlian atau tata-cara perniagaan, atau keterangan yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan umum.

Pasal 27

Tidak ada sesuatupun dalam Persetujuan ini akan ditafsirkan untuk menghalangi Pemerintah kedua Negara membuat pengaturan yang khusus dibidang perpajakan seperti pembebasan pajak sehubungan dengan kerjasama ekonomi atau kerjasama tehnik antara kedua Negara.

Pasal 28

Tidak ada sesuatupun dalam Persetujuan ini akan mempengaruhi hak-hak khusus dibidang fiskal dari para anggota misi diplomatik atau pegawai-pegawai konsuler berdasarkan ketentuan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan persetujuan yang khusus.

Pasal 29

1.

Persetujuan ini akan diratifisir dan instrumen ratifikasi akan dipertukarkan di Jakarta secepat mungkin.
2.

Persetujuan ini akan syah berlaku pada hari ke-30 setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi dan akan diterapkan di kedua Negara, terhadap pendapatan yang diterima selama suatu tahun pajak yang dimulai atau setelah 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah Persetujuan ini syah berlaku.

Pasal 30

Persetujuan ini akan berlaku tanpa batas waktu, tetapi salah satu dari kedua Negara dapat, pada tanggal atau sebelum 30 Juni suatu tahun setelah berakhirnya jangka waktu 3 tahun terhitung tanggal berlakunya mengirimkan surat pemberitahuan tertulis mengenai penghentian Persetujuan kepada Negara lainnya melalui saluran diplomatik.

Dalam hal demikian Persetujuan ini tidak berlaku lagi dikedua Negara sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak yang dimulai atau setelah 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah pemberitahuan itu.

Dengan kesaksian para pendatanganan dibawah ini yang telah diberi kuasa syah untuk ini oleh masing-masing Pemerintahnya telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Tokyo tanggal 3 Maret 1982 dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah
Jepang

Retirement Visa Question and Answer 28 Agustus 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Does expatriates on Retirement Visa have the obligation to apply Tax ID Number (NPWP) ?
Comment : Yes, since the expatriates on retirement visa (also do have KITAS > time length 6 months) is categorized as Indonesian Tax Residency, they need to apply for NPWP.
Based on Indonesian Tax Law No. 36/2008, definition of Resident tax subject is any individual who :
a. resides in Indonesia, or
b. lives in Indonesia for more than 183 days in a period of 12 months, or
c. lives in Indonesia in one fiscal year and has the intention to reside in Indonesia;

What is Retirement Visa ?
This facility to provide renewable stay permits of one year’s duration was originally announced and regulated in February 1998 by the Keputusan Presiden RI nomor 31 tahun 1998, then completed in October 1998 by the Keputusan Menteri nomor M.04-IZ.01.02 tahun 1998.

In the first few years after the regulations were issued few retirees were actually able to actually get the visa due to the strict requirements. The “better explanation” of the regulations in April 2002 (decree by the General Director of Immigration in law No. F. 492-UM.01.10, April 18, 2002) brought the requirements within closer reach of the financial capabilities of most retirees.

Definition Retirement Visa (http://www.expat.or.id/info/retirement.html)
The retirement visa facility is intended to assist those wishing to spend their retirement in Indonesia and has the following requirements:
a. Applicant is 55 years of age or older,
b. Possess a passport or travel documents with more than 18 months remaining validity,
c. Submit full identification (copy of all passport pages) and four passport photos 4 x 6 cm,
d. Curriculum vitae,
e. Statement from Pension Fund Foundation or Bank from the country of origin (or Indonesia) of funds available, minimum of US$1,500 per month, to provide the applicant living expenses during the proposed stay in Indonesia (Total US$18,000 per year) (VERY stiff compared to other countries requirements – US$600/month in Panama),
f. Proof of medical/health Insurance, death insurance, and personal liability insurance in country of origin or Indonesia,
g. Statement of living accommodation in Indonesia. Minimum cost of US$35,000 if purchased house/apartment or, a minimum rental cost of US$500/month in Jakarta, Bandung, and Bali; US$300/month for other cities in Java Island, Batam, and Medan, and other cities a minimum US$ 200/month.) in the tourist areas according to the regulations,
h. Statement to declare employment of an Indonesian maid servant whilst living in Indonesia,
i. Payment of Immigration Fee based on effective regulations,
Sponsor letter from the appointed travel agency, costs to be paid by applicant,
j. Statement agreeing not to engage in business activities or work for a living. You MAY NOT WORK in Indonesia on this visa!
k. You may stay in Indonesia for one year on this visa, extendable for up to a maximum stay of five years.

Does expatriates from every countries may apply for retirement visa ?
No, Based on Keputusan Menteri nomor M.04-IZ.01.02 tahun 1998, it only limited to citizens of the following countries:
Australia ,Austria ,Belgium ,Brunei ,Canada ,Denmark ,Finland ,France ,German ,Italy ,Japan ,Luxemburg ,Malaysia ,Netherlands ,
New Zealand ,Norway ,Singapore ,Spain ,Sweden ,Swiss ,Taiwan ,Thailand ,The Philippines ,United Kingdom ,and USA

How much is the cost of applying retirement visa ?
comment : it will be around Rp.9.000.000,- / person (for the first time – 1 year ) and Rp.7.500.000,- /person (for extention -maximal 5 times/years)

How can I apply for retirement visa ?
comment : Please contact travell agency directed by Director General of Imigration.
such as :PT. INTER FAMILY CITRATAMA (021) 7255765 , PT.VISTA EKSPRES TOUR & TRAVEL (021) 3151917, etc
website : http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=56

Is there any exposure (In Tax Side) if expatriates under retirement visa earn capital gain income in indonesia?
Comment : No, as long as He/She report all of His income to Indonesian Tax Office and pay all the tax payable on it.
However, if the imigration know that He/She earn income in Indonesia, it might be a problem since on some person point of view, the capital gain transaction could be categorized as business profit.

What is the implication for those expatriates on retirement visa who does not have NPWP ?
Based on Director General of Taxation Regulation no. Per-53/PJ/2008 :
Resident individual Taxpayer who does not have NPWP and has reached the age of 21 (twenty-one) years and is departing overseas must pay Fiscal Tax.
The amount of Fiscal Tax payable by resident individual Taxpayer as intended in Article 2 shall be:
a. Rp 2,500,000 per person every time he is departing overseas by air.
b. Rp 1,000,000per person every time he is departing overseas by sea.

Why do expatriates on retirement visa need to apply for NPWP and become an Indonesian Tax Residency, eventhough they can not work in Indonesia ?
Comment : Although they are not allowed to work, But still can have an income that may be taxable.
such as : Interest Income, Dividen income, Rental Income, Share selling transaction, Overseas income, etc
Indonesian tax law practices the principle of “Worldwide Income”, which requires Indonesian tax residents (you and your familiy) to declare worldwide income, received in anyform, derived within and outside the boundary of the Republic of Indonesia.

Does expatriate who under social visa (time length to stay 6 month) obligate to apply NPWP ?
Comment : If they extend the visa or required as being an Indonesian Tax Resident, they also need to apply NPWP

Is there any comparable case in other countries for retirement person ?
In Australia, If you have income, you pay tax on it, including income from social security. There, everyone has a tax number.
There is no difference for a person on a retirement visa to any person who does not fit the criteria for that visa
Expatriates who have chosen to live in a foreign country, there are certain aspects of living abroad, old or not.
The reason that countries have recripocal tax agreements is to ensure that you do not have to pay tax twice.
The reason there are tax accountants is to fill out the tax forms for you.
It would not be workable to exclude a certain section of expats on a particular visa from the general rules for taxation.
We certainly don’t in Australia and I think you will find that they don’t in the USA either (for expats living in the US) whether they are old or not.

Any possibility for using retirement visa but Not to apply NPWP ?
Comment : Unless you are living entirely on savings, and you don’t get any interest on those savings, then you do not have to apply for NPWP.

Sample of Tax Treaty related to Private Pensions and Social Security Payment ? (US – Indonesia Tax Treaty)
Article 21 – PRIVATE PENSIONS AND ANNUITIES
1. Except as provided in Article 18 (Government Service), pensions and other similar remuneration in consideration of past employment derived from sources within one of the Contracting States by a resident of the other Contracting State may be taxed by both Contracting States. If the beneficial owner of pensions and other similar remuneration is a resident of the other Contracting State, the tax so charged may not exceed 15 percent of the gross amount thereof.

Article 22 – SOCIAL SECURITY PAYMENTS
Social security payments and similar benefits paid out of public funds by one of the Contracting States to an individual who is a resident of the other Contracting State or a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State. This Article shall not apply to payments described in Article 18 (Government Service).

What is the requirement for using tax treaty ?
comment : Have to provide COD state that you are also residency of other countries.
Instead, it will applied Indonesian domestic regulation. (World Wide Income with no restriction)

reference :
http://www.expat.or.id/info/retirement.html
http://www.imigrasi.go.id/
Other source

Jenis-jenis Joint Operation 30 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Pengertian JO dalam kaitannya dengan perpajakan di Indonesia tercantum dalam Surat Dirjen Pajak No. S-123/PJ.42/1989. Ditegaskan dalam surat tersebut bahwa JO adalah merupakan bentuk kerjasama operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai. Dalam beberapa surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, istilah Joint Operation seringkali dipertukarkan dengan istilah Konsorsium.

Pada dasarnya JO dapat terbagi menjadi dua tipe yaitu Administrative dan Non-Administrative JO.

a. Administrative JO

Tipe JO ini sering juga disebut sebagai Kerja Sama Operasi (KSO) di mana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau Project Owner ditandatangani atas nama JO. Dalam hal ini JO dianggap seolah-olah merupakan entitas tersendiri terpisah dari perusahaan para anggotanya. Tanggungjawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas JO, bukan pada masing-masing anggota JO. Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersama (joint cost) serta pembagian hasil (profit sharing) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan (scope of work) masing-masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement.

b. Non-Administrative JO

JO dengan tipe ini dalam prakteknya di kalangan pengusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai Konsorsium di mana kontrak dengan pihak Project Owner di buat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap Project Owner berada pada masing-masing anggota.

Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas JO

Kecuali reksadana, penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh tidak secara spesifik menyebutkan bentuk apa saja yang termasuk dalam pengertian Bentuk Badan Lainnya sebagai Subyek Pajak. Namun dalam surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dinyatakan bahwa JO bukan merupakan Subyek PPh Badan sehingga tidak diwajibkan menyampaikan SPT PPh Badan.

a. Aspek PPh – Administrative JO.

Meskipun bukan merupakan Subyek PPh Badan, JO wajib memiliki NPWP yang semata-mata diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN dan Withholding Tax (kewajiban memotong PPh pasal 21/ pasal 23/ pasal 26/ pasal 4 ayat 2). Kewajiban PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan (perusahaan) yang menjadi anggota JO tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

Oleh karena statusnya bukan Subyek PPh Badan maka JO tidak dapat mengkreditkan PPh pasal 23 yang dipotong oleh Project Owner pada saat pembayaran uang muka dan termin. Agar masing-masing anggota JO dapat memanfaatkan bukti potong PPh pasal 23 tersebut sebagai kredit pajak, maka Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-44/PJ./1994 mengatur mekanisme pemecahan bukti potong sebagai berikut:

  1. Dalam hal Project Owner belum melakukan pembayaran dan / atau pemotongan PPh pasal 23, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong kepada Project Owner yang selanjutnya akan membuat bukti potong PPh pasal 23 atas nama JO.qq. perusahaan anggota berdasarkan porsi masing-masing yang telah disepakati sebelumnya.
  2. Dalam hal Project Owner terlanjur memotong PPh pasal 23 atas nama JO, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong PPh pasal 23 kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana JO terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk kemudian melalui proses pemindahbukuan masing-masing anggota JO dapat mengkreditkan PPh pasal 23 tersebut.

Selanjutnya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ./2001 juncto KEP-161/PJ/2001 mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh pasal 21, JO harus melampirkan Laporan Keuangan atas kegiatan JO. Dengan pemahaman di mana Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pembukuan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Administrative JO wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan JO diatur dalam PSAK 12 yang memberikan pilihan penggunaan metode proportionate consolidation atau metode equity.

b. Aspek PPh Non-Administrative JO

Non-Administrative JO tidak wajib memiliki NPWP dan tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Pendapatan dan biaya proyek dibukukan oleh masing-masing anggota JO. Tagihan ke Project Owner diajukan sendiri oleh masing-masing anggota JO atau dapat juga diajukan melalui JO namun Commercial Invoice, Faktur Pajak dan bukti potong PPh pasal 23 tetap atas nama perusahaan masing-masing anggota JO (konsorsium).

Perlakuan PPN Atas JO

Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PPN juncto pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2002 diatur bahwa dalam rangka pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bentuk Kerjasama Operasi termasuk dalam kategori Bentuk Badan Lainnya. Berbeda halnya dengan Non-Administrative JO yang pemenuhan kewajiban PPNnya menjadi tanggungjawab masing-masing anggota, Administrative–JO wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP tentu JO wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

source : http://www.ortax.org/ortax/?mod=klinik&page=show&id=145&q=&hlm=1

Joint Operation 30 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Definisi

  • Berdasarkan PSAK No.39, Definisi Joint Operation (Kerjasama Operasi) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
  • Pemilik aset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana kerja sama operasi. misalnya antara orang (pribadi) yang memiliki tanah untuk dibangun gedung perkantoran diatasnya dalam perjanjian KSO dan PT Jasa marga yang memiliki hak penyelenggaraan jalan tol.
  • Bentuk penggabungan demikian bukanlah merupakan subyek dari pengenaan PPh Badan, namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

  • Pemberian NPWP terhadap joint operation adalah semata-mata untuk keperluan pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23/26 dan PPN.

  • Dalam rangka menentukan dan memperhitungkan besarnya PPh yang terhutang untuk Badan-badan tersebut, pembukuan yang terpisah dari masing-masing Badan yang bergabung dalam joint operation dapat dilakukan. Ketentuan ini juga mencakup dan berlaku bagi penghasilan yang diterima dari proyek bantuan luar negeri.

MEKANISME PERPAJAKAN KERJASAMA USAHA ( JOINT OPERATION )


  • Karena Joint Operation tidak termasuk Subjek Pajak PPh, maka penghasilan yang diterima suatu Joint Operation sebenarnya adalah penghasilan para anggota yang besarnya bagian masing-masing ditentukan sesuai perjanjian.

  • Jika atas penghasilan berupa bunga, sewa dan lain-lain yang diterima atau diperoleh Joint Operation (J.O.) dari WP Badan Dalam Negeri dan Perseorangan yang ditunjuk (selanjutnya disebut : Pemberi Hasil), dipotong PPh Ps. 23, maka bukti potong PPh Pasal 23 tersebut harus dipecah untuk masing-masing anggota Joint Operation agar dapat dikreditkan.

  • Adapun besarnya PPh Pasal 23 untuk masing-masing anggota Joint Operation sesuai dengan perjanjian J.O.A (joint operation agreement) yang telah disepakati bersama.

  • Joint Operation tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan dan membayar PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Kewajiban yang ada hanya sebagai pemotong/pemungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 dan PPN.

MEKANISME PEMECAHAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23


  1. Jika telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama joint operation maka prosedurnya adalah :

    1)

    J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps.23 kepada KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan, dilampiri foto copy dokumen pendirian J.O.

    2)

    KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan minta konfirmasi kepada KPP dimana pemotong PPh Pasal 23 terdaftar, mengenai pemotongan terhadap J.O

    3)

    Apabila benar telah dilakukan pemotongan terhadap J.O. maka KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan menerbitkan SKKPP PPh Pasal 23 Yang Seharusnya Tidak Terutang

    4)

    Atas dasar SKKPP tersebut dilakukan pemindahbukuan dari PPh Pasal 23 ke PLB

    5)

    Dilakukan pemindahbukuan dari PLB ke PPh Pasal. 25 atas nama para anggotanya dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing dengan tahun pajaknya sesuai dengan yang tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Ps.25 dilakukan karena bukti Pbk. itu diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan para anggotanya, bukan dalam SPT PPh Pasal. 23 Pada bukti pemindahbukuan (di bawah Nomor dan Tanggal SKKPP) supaya diketik :
    ( Dalam rangka pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal. 23 atas nama joint operation……);

    6)

    Atas SKKPP tersebut tidak boleh diterbitkan SPMKP, juga tidak boleh dipindahbukukan untuk membayar kewajiban pajak J.O

    7)

    Apabila anggota J.O. adalah Wajib Pajak Luar Negeri maka pemecahan bukti pemotongan PPh Ps. 23 (yang berupa bukti Pbk. Ps. 25) tidak boleh diperhitungkan dengan kewajiban PPh Ps. 26 dari J.O.. karena Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dianggap mempunyai BUT di Indonesia

    8)

    Lembar ke-1 Bukti Pbk. tersebut pada butir 1.5. disampaikan untuk para anggota sedang lembar lainnya untuk ditatausahakan sesuai ketentuan dalam Pedoman Induk TUPRP

  2. Jika belum dilakukan pemotongan PPh Ps. 23, maka prosedurnya adalah :

    1)

    J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 kepada pemberi hasil, dilampiri foto copy dokumen pendirian J.O.

    2)

    Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 atas nama J.O. qq. anggota (NPWP anggota) dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing

    3) Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 disampaikan untuk para anggota J.O.

Tax Treaty Indonesia Singapura 28 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Berlaku Hanya Jika ada COD

INDONESIA/SINGAPURA-1990, PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
Tanggal: 8 MEI 1990 (SINGAPURA)

Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

The term “permanent establishment” shall include especially; (i) …
the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities continue within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 90 days within a twelve-month period.
Kalo atas nama perusahaan memberikan service -> Aktivitas di Indonesia => 90 Hari dalam 12 Bulan menjadi Subjek Pajak Indonesia (BUT)

Article 7 BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries in business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
Kalo atas nama perusahaan memberikan service -> Aktivitas di Indonesia => Tidak lebih dari 90 Hari dalam 12 Bulan dan bukan termasuk kategori Subjek Pajak Indonesia (BUT/ Pasal 5) : Hak Pemajakan hanya ada di Singapura
Tidak Boleh dipotong PPh Pasal 26

Article 13 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services of other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in any twelve-month period.
Kalo atas nama pribadi (Profesional Services i.e Dokter) memberikan service -> Aktivitas di Indonesia => Tidak lebih dari 90 Hari dalam 12 Bulan dan bukan termasuk kategori Subjek Hak Pemajakan hanya ada di Singapura ( Indonesia tidak berhak memajaki )

Article 14 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles, 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.
Kalo atas nama pribadi (Perusahaan – Karyawan) memberikan Aktivitas di Indonesia => Tidak memandang lebih/kurang dari 90 Hari dalam 12 Bulan
Hak Pemajakan bisa ada di Indonesia kalo pekerjaannya dilakukan di Indonesia

PPh 22 atas barang sangat mewah 28 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 membuat suatu tambahan objek pemotongan PPh Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) huruf c memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa barang yang tergolong sangat mewah tersebut bisa dilihat dari barangnya maupun harganya. Contoh barang-barang yang tergolong sangat mewah ini misalnya kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Penjelasan di bawah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Pemungut Pajak Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang Sangat Mewah Barang-barang yang tergolong sangat mewah yang transaski penjualannya menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 ini adalah : Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,- Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,- Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunannya lebih dari 500 m2. Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunannya lebih dari 400 m2. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Tarif dan Sifat Pemungutan Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Tarif 100% lebih tinggi dikenakan jika pembeli tidak memiliki NPWP. Sifat pengenaan PPh Pasal 22 ini tidak final. Hal ini berarti bahwa si pembeli bisa mengkreditkan PPh Pasal 22 ini dalam SPT PPh Tahunannya.

Wanita Bukan dengan status TK/0 27 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Untuk karyawati yang statusnya menikah (punya suami), pada umumnya PTKP nya TK/0

Apabila suami tidak memiliki penghasilan, maka karyawati tsb bisa mendapatkan PTKP sepenuhnya mis. K/2,
dengan syarat dia menyerahkan surat keterangan dari kecamatan bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan.

Jika karyawati tsb sudah cerai maka statusnya bukan menikah lagi tapi tidak kawin (TK).
Jadi kalau dia menanggung dua anak maka PTKP nya menjadi TK/2, bukan K/2.

Peraturan : Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000

“Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.”

Update peraturan : Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 Berlaku mulai masa pajak JANUARI 2006

(5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

Article 21 Withholding Income Tax of Insurance Field-Officer 27 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

The issuance of Director General Taxation Regulation No. PER 31/PJ./2009 dated on May 25, 2009, as a guideline regulation of Ministry of Finance Regulation No. PMK 252/PMK.03/2009, it acknowledge the procedure for article 21 withholding income tax starting January 1, 2009.

a. How do we calculate article 21 withholding income tax related on payment to Insurance Field-Officer based on PER-31/PJ./2009 and Its implementation ?

-. Insurance Field-Officer is categorized as Non Employee who receive or accrue income as a compensation related to employment, sevices, or activities.
(article 3 point c)
-. These following income paid to Non Employee are subjected to article 21 withholding income tax : honorarium, commission, fee, and any other compensation in whatever form, as compensation related to employment, sevices, or activities. (article 5 point e)
-. As a base of article 21 withholding income tax for Non Employee who receive income continously (except for professional services) is Taxable Income
(article 9 (1) point a)
-. The Taxable Income means Gross Income deducted to Non Taxable Income which calculated based on monthly basis. (article 10)
-. Income Tax Rate based on Article 17 point (1) letter a Income Tax Law is applied to cummulative amount of Taxable Income and calculated every month (article 16)
-. Non Taxable Income deduction is only applied if the non employee : (article 13)
a. registered as Indonesian Tax Payer and could provide copy of Tax ID Card
b. only receive one income from the employer
c. receive no other income

Article 21 Withholding Income Tax = Tarif 17 Income Tax Law x Cummulative Taxable Income

b. What is the tax sanction for the un-comply tax calculation ?
Based on Law No. 28/2007 article 13 (2), should any tax payable is unpaid or underpaid based on result of audit or other information, the Director General of Taxation can issue Tax Underpayment Assessment Letter which include the amount of underpaid tax and shall be added by administrative sanction in the form of interest of 2% (two percent) per month for 24 (twenty four) months at the maximum, starting from the moment when the tax becomes payable or Tax Period, Part of Fiscal Year or Fiscal Year ends to the date of issuance of the Tax Underpayment Assessment Letter.

Definisi Pajak Penghasilan 27 Juli 2009

Posted by ignatiusedy in Pajak Penghasilan.
add a comment

Sejarah Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah ” a person’s faculty, personal faculties and abilitites”, Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada “returns and gain”. “Tersonal faculty and abilities” secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan “Returns and gain” berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.

Pajak Penghasilan di Indonesia

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti “patent duty”. sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Pendapatan Yang Dibaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang Psnibahan dan Penyempurnaan Tatacara Pcmungiitan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktck lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan “tax holiday“.

Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja.

Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan “UU MPO dan MPS”. Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.

Subyek pajak penghasilan

Menurut Undang Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

  1. Subyek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari indonesia.
  2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
  3. Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
  4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Bukan subyek pajak penghasilan

Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk obyek pajak sebagai berikut:

  1. Badan perwakilan negara asing.
  2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
  4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Kronologi Perubahan Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.